Kamis 24 November, Ada Apa?

Catatan: Iranda Novandi

24 NOVEMBER bukanlah tanggal istimewa, bukan juga hari bersejarah yang mana pada tanggal tersebut pada tahun tertentu telah membuat perubahan bagi negeri ini. Tanggal tersebut juga bukanlah hari kelahiran bagi tokoh tertentu yang patut dan layak untuk selalu diperingati setiap tahunnya.

Memang dalam sejarah dunia, berdasarkan catatan dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, ada sejumlah tokoh penting dunia yang lahir dan meninggal pada tanggal tersebut. Seperti halnya tanggal lahirnya Raja Charles XI dari Swedia pada tahun 1655, tahun 1784 Zachary Taylor, Presiden Amerika Serikat ke-12. Untuk tokoh nasional Ki Bagus Hadikusuma, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan KetuaMuhammadiyah terlahir pada tanggal tersebut.

Kalau tokoh dunia yang meninggal pada 24 November tercacat Kaisar Kōtoku dariJepang yang meninggal tahun 654, Ratu Ulrika Eleonora dari Swedia tahun 1741, dan tahun1991 Freddie Mercury, vokalis grup musik ternama Queen, kelahiran Zanzibar meninggal akibat terkana AIDS.

Dalam kancah perpolitikan dunia, pada 24 November juga menjadi sejarah bagi Negara Kongo yang sekarang disebut Zaire, dimana pada tanggal tersebut Joseph Désiré Mobutu mulai berkuasa di Kongo sebagai presiden.

Itulah sekilas catatan sejarah dunia yang terjadi pada tanggal 24 November dalam rentang waktu tahun yang berbeda-beda. Sedangkan bagi negeri ini tampaknya belum ada yang istimewa, begitu juga dengan catatan sejarah bagi Aceh sendiri, provinsi paling ujung barat Pulau Sumatera Indonesia ini.

Hanya saja pada 24 November 2011 lalu, ada peristiwa moment istimewa bagi Aceh, meskipun belum bisa dikatakan bersejarah. Momen yang monumental ini sempat menjadi perhatian dan bahan pembicaraan khalayak ramai di Aceh dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Aceh.

Pada hari itu, Kamis 24 November  2011, MK memutuskan sebuah keputusan yang sangat dinantikan, akan keberlanjutan Pilkada Aceh 2012. Putusan MK itu, mampu mengakhiri gonjang-ganjing kekisruhan dalam Pilkada Aceh yang membuatnya berlarut-larut tanpa ada kepastian.

Dalam putusannya dalam persidangan yang dilakukan pada sore hari itu, MK memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota di Aceh untuk melanjutkan tahapan penyelengggaraan Pemilukada, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. MK juga memutuskan bahwa calon perseorangan tetap harus diakomodir dalam pemilukada di Aceh.

Putusan MK ini setelah sebelumnya ada gugatan penyelenggaraan Pemilukada di Aceh yang yang diajukan T.A Khalid dan Fadhlullah. Sebelum putusan final ini lahir, MK telah mengeluarkan putusan Sela yang meminta KIP membuka kembali pendaftaran selama sepekan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Ketua MK kala itu, Mohd Mahfud MD dalam amar putusan yang dibacakannya menyatakan, terkait calon perseorangan, MK menyatakan, calon perseorangan dalam Pemilukada sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak pula melanggar butir 1.2.2 MoU Helsinki.

Dalam putusannya, MK juga menyatakan sengketa hasil pemilukada di Aceh masih merupakan kewenangan MK, meski di Aceh sudah ada Mahkamah Syariah. MK menyatakan, ketentuan di qanun tentang pemilukada Aceh tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Terkait dengan permohonan penggugat yang minta tahapan pemilukada ditunda, MK menyatakan, penggugat tidak memberikan kepastian sampai kapan pemilukada harus ditunda. Putusan MK ini menjadi babak akhir dari perseteruan yang muncul hingga tidak menanggu romantisnya perdamaian yang sedang dienyam oleh masyarakat Aceh saat itu.

Itulah catatan penting dalam Pilkada lima tahun lalu. Tulisan ini hanya sebagai pelawan lupa, bahwa Pilkada Aceh lima tahun lalu, sempat nyaris tak punya kepastian dan akhirnya harus diputuskan MK.

 

Tari Saman

Moment kedua yang istimewa bagi Aceh pada 24 November 2011 ini yakni pengakuan secara resmi oleh Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) bahwa Tari Saman Gayo dari Provinsi Aceh sebagai warisan budaya dunia tak benda dalam sidang di Bali.

Indonesia mengajukan Tari Saman Gayo ke UNESCO pada Maret 2010 yang disertai dengan proposal kertas akademis yang menuntut beberapa persayaratan dan menurut Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Arief Rachman, kala itu bahwa Tari Saman telah memenuhi empat syarat yang ditetapkan.

Empat syarat tersebut yakni pertama originilitas, kedua keunikan dan ketiga apakah dia mempunyai nilai-nilai filosofi yang universal atau tidak, dan yang keempat apakah dia mempunyai daya tular ke masyarakat Indonesia secara meluas.

“Dengan pengakuan tersebut, diharapkan adanya penguatan identitas keanekaragaman budaya Indonesia,” ujar Arief sebagaimana dilansir BBC London.

Arief juga menyatakan, UNESCO juga harus memastikan bahwa program-program yang diajukan itu mempunyai program proteksi atau pelestarian dan mempunyai program promosi, program yang sifatnya edukasi yang bisa ditangkap oleh generasi muda yang lain-lainnya.

“Setiap empat tahun sekali nanti akan dinilai kembali apakah apa yang diajukan pada empat tahun yang lalu itu konsisten dilakukan atau tidak. Kalau tidak ya bisa akhirnya dicoret kembali,” kata Arief Rachman, karena itu, lanjutnya, pelaksana program pelestarian dan promosi Tari Saman, tegasnya, bukan semata tugas pemerintah tetapi juga masyarakat secara umum.

Tentunya ini bukan tugas ringan dalam empat tahun ke depan. Menjadi tugas semua pihak agar Tari Saman ini bisa terus diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Ini juga berarti, pemerintah, khususnya pemerintah daerah tak bisa diam dan puas dengan pengakuan ini, namun harus bisa bekerja keras lagi bersama masyarakat terutama masyarakat seni untuk menjadikan Tari Saman ini menjadi Ikon-nya Aceh bagi Indonesia di mata dunia.

Selayaknya, tanggal 24 Nopember ini, akan digelar Saman 10.001 penari. Guna memperingati keputusan Unesco tersebut. Namun, sayangnya, akibat situasi polistik jelang Pilkada, rencana tersebut terpaksa dibatalkan oleh Pemkab Gayo Lues.

Pertanyaan, bukankan kesenian itu symbol universal yang jauh dari kepentingan politik. Tetapi, kenyataannya kepentingan politik harus “mengorbankan” pagelaran yang selayaknya menjadi “pendingin” dalam catur perpolitikan di Gayo Lues.

 

Pernikahan Ibas dan Aliya

Sebelum diakhiri, mungkin ada satu lagi catatan menarik tetang tanggal 24 November 2011 ini, yakni pernikahan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edi Baskoro atau yang akrab disapa Ibas dengan Putri Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Siti Rubi Aliya di Istana Cipanas.

Sehari sebelumnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terpaksa meninggalkan Sidang Paripurna tentang penyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan periode 2007-2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sidang penyampaian LKPJ itu dipimpin Ketua DPRA Hasbi Abdullah didampingi Wakil Ketua alm Amir Helmi SH dan Sulaiman Abda. LKPJ setebal 57 halaman itu dibacakan secara bergantian oleh Gubernur Irwandi dan Sekdaprov Drs T Setia Budi.

Karena baru setengah penyampaian LKPJ, Irwandi meninggalkan ruangan sidang dengan alasan akan berangkat ke Jakarta guna menghadiri acara pernikahan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keesokan harinya (24 November 2011).

Selebihnya, 24 November adalah hari ke-328 dalam satu tahun atau hari ke-329 dalam tahun kabisat. Dan yang pastinya, pada 24 November 2011 dan 24 November 2016, sama-sama jatuh pada Hari Kamis.***

Note:

Tulisan ini sudah pernah dipublikasi di Harian Analisa dan diterbitkan kembali setelah dilakukan update.

Loading Facebook Comments ...

Tinggalkan Balasan

Translate »
×